Penghentian Reklamasi, Ini Kata Ahok

KBR, Jakarta- Penghentian  sementara reklamasi teluk Jakarta   dilakukan untuk membereskan peraturan yang selama ini tumpang tindih dan kerap dipermasalahkan.  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakin para pengusaha tak akan tersinggung ataupun menuntut atas putusan itu.

Meski begitu Ahok   tetap bersikeras bahwa reklamasi Jakarta tidak akan pernah dihentikan.  

"Ditunda karena mau mencocokkan peraturan, karena dalam UU saling tumpang tindih. Tafsirnya gimana? Nah ini Menko putusin. Setelah diputusin ya nanti berapa bulan tergantung komite kerja berapa cepat. Ya udah yang penting reklamasi tidak salah. Yang penting memberi keuntungan rakyat, negara, dan pengusaha," kata Ahok, Senin (18/4/2016)

Ahok mempertanyakan mengapa hanya reklamasi Jakarta yang dipermasalahkan ketika pada saat yang sama, reklamasi juga terjadi di daerah lain seperti Tangerang, Bekasi dan Banten. Soal raperda reklamasi  yang mandeg di DPRD, ia berencana untuk memasukkan raperda baru dengan mengakomodir masukan para menteri.

Sebelumnya  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan proyek reklamasi Jakarta dihentikan sementara sambil menunggu proses penyelarasan aturan. Rekomendasi moratorium reklamasi itu keluar setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencapai penyelarasan aturan itu, kata Rizal, dibentuklah  komite gabungan yang terdiri dari KLHK, KKP, Kemendagri, Kemenko Maritim, serta Pemprov DKI Jakarta.

Rizal menilai putusan menyangkut reklamasi teluk Jakarta yang dihasilkan komite gabungan ini nantinya bisa menjadi referensi bagi reklamasi yang sedang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Menurut Ramli, proyek reklamasi dapat diwujudkan di berbagai negara lain dengan pengurangan dampak resiko. Karena itu, kata Ramli, harus ada sinergi antara kepentingan negara, masyarakat dan juga swasta dalam mengambil keputusan soal reklamasi.

Editor: Rony Sitanggang