KBR, Jakarta - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar menganggap hasil rekomendasi simposium tragedi 1965-1966 dapat digunakan pemerintah untuk menyelesaikan kasus kejahatan HAM melalui jalur yudisial. Menurutnya, hasil simposium pekan depan tersebut bisa melengkapi kasus yang terkatung-katung di berbagai rezim pasca Soeharto. Selain itu, simposium juga dapat dijadikan ajang saling memaafkan antara pelaku dan korban tragedi 1965.
"Siapa yang bertanggung jawab itu penting, terutama dari sisi hukum. Kedua dari sisi rekonsiliasi mempertemukan korban dan pelaku ini penting untuk menghilangkan dendam dan prasangka. Istilahnya forgive but not forget," jelasnya.
Anzar menambahkan, simposium tersebut juga penting agar generasi mendatang tidak terus terbelenggu oleh tragedi 1965. Simposium tragedi 1965 akan digelar 18-19 April di Jakarta. Rencana ini mendapat kritikan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar pemerintah seharusnya membuat Komite Kepresidenan dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, bukan simposium.
