Koalisi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 65/66 Buat Basis Data Kuburan Massal

KBR, Jakarta - Koalisi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 bakal membuat basis data kuburan massal tragedi 65/66 yang terpencar di sejumlah daerah. Anggota koalisi, Harry Wibowo mengatakan, saat ini kondisi kuburan massal itu banyak yang rusak. Namun begitu, ia meminta bantuan Komnas HAM untuk ikut melindungi ratusan kuburan massal tersebut.

"Komnas HAM harus turun tangan, karena untuk memproteksi kuburan itu dari satu intevensi dari tidak diperlukan. Komnas HAM harus mengingatkan, ini bagian dari tugas dan kewajiban mereka. Tidak harus penggalian, tentu saja proteksi formal, harus ini tugasnya mereka. Terserah apa ini bisa dijadikan forensik. kuburan ini tidak boleh dihapuskan dan dirusak," kata Harry Wibowo di LBH Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Harry Wibowo juga mengaku kecewa dengan Komnas HAM yang pasif dalam penggalian kuburan massal di Jembrana Bali, 2015 lalu."Kejadian yang mengecewakan saya teriak-teriak, adalah waktu di Jembrana itu. Itu pakai traktor menurut adat setempat mereka akan ngaben. Tapi kemudian Komnas HAM tidak turun tangan sebelum di ngaben," tambah dia.

Pada Oktober 2015 dilakukan pembongkaran kuburan massal yang diduga anggota PKI di Jalan Banjar Masean, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Pembongkaran diawali dengan prosesi upacara khusus secara Hindu. Prosesi tersebut diikuti oleh ratusan krama (warga) adat setempat serta beberapa keluarga jenazah. Hasilnya ada sembilan kuburan yang diduga anggota PKI yang bakal dibongkar dan telah diberi tanda oleh panitia.

Sementara itu, Aktivis IPT 1965, Reza Muharam mengatakan, validasi data kuburan massal akan dilakukan mulai pertengahan Mei mendatang. Kata dia, validasi ini akan menentukan di mana saja lokasi kuburan.

"Jadi data yang ada kita validasi. Misalnya di Wonosobo ada laporan, kita datangin, kita akan tentukan lokasinya, koordinatnya, terus kondisinya gimana akan ada narasinya," kata Reza.

Sebelumnya, persoalan jumlah korban tragedi 65-66 menjadi polemik di masyarakat. Puncaknya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan yang meragukan adanya kuburan masal korban tragedi 65-66.



Editor: Quinawaty Pasaribu