KBR, Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan akan beberkan masalah-masalah terkait reklamasi di Teluk Jakarta dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Menurut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti, lembaganya sedang menyelesaikan kajian terkait dampak reklamasi terhadap ekosistem dan kehidupan nelayan.
"Tetapi kan tidak boleh mengesampingkan aspek ekologis, sosial ekonomi artinya tidak boleh mengesampingkan nelayan juga aspek ekologi dan nilai oceanografi, sedimentasi segala macam itu harus dipikirkan. Saya sedang memikirkan teknis semua itu. Stake holder yang paling penting adalah soal ekonomi sosial nelayan, nelayan kan stake holder kita. Kedua, ya ekologisnya," katanya.
Brahmantya Satyamurti menambahkan, nantinya hasil kajian antar lintas kementerian itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan atau menghentikan reklamasi. "Hasil kajian itu akan dirapatkan, namun keputusan lanjut tidaknya reklamasi tidak bisa diputuskan dalam sehari. Dibutuhkan waktu, tidak cukup sehari. Karena masing-masing kementerian dan lembaga membuat kajian terkait dampak reklamasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap berjalan. Ini menyusul keputusan pemerintah untuk mengintegrasikan proyek tersebut dalam program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) atau yang selanjutnya disebut Proyek Garuda. Ahok juga menegaskan, swasta tetap dilibatkan. Namun, pemerintah memegang kendali penuh atas proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara tidak mempermasalahkan pengambilalihan reklamasi oleh pemerintah pusat yang masuk program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD). Menurut Wakil Ketua Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara, Ilyas Asaad, dalam keputusan terakhir Kementerian dan Lembaga yang mengurusi masalah reklamasi tidak mempersoalkan terus atau tidaknya reklamasi.
Namun, tim yang terdiri lintas kementerian dan lembaga itu akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait berbagai persoalan reklamasi. Kata dia, tim itu akan mengkaji soal perizinan, AMDAL, dampak ekonomi, dan ekosistem bagi lingkungan di sekitar reklamasi.
"Ya memang tidak pernah, sebenarnya reklamasi itukan tidak dilarang sebenarnya. Yang dinyatakan sebenarnya ditunda untuk merapikan, merapikan persyaratan-persyaratannya kita penuhi, AMDAL, KLHS-nya kita perbaiki, kan begitukan. Kalimatnya kemarin kan dihentikan sementara. Dokumen-dokumen soal lingkungan harus disertakan? Tentu saja nah sekarang ini kan kawan-kawan sedang rapat di Menko Maritim untuk merapihkan itu," jelas Wakil Ketua Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara, Ilyas Asaad kepada KBR.
Ilyas menambahkan, tim sudah turun ke lapangan dan meneliti berbagai hal terkait reklamasi. Namun kata dia, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfokuskan pada hal perizinan baik AMDAL maupun KLHS.
"Kita teliti semua, kalau izinnya kurang kita lengkapi. Kita pelajari semua AMDAL, KLHS, besok akan dibawa ke dalam rapat tim. Apa saja temuan-temuan kami, besok akan dibuka di rapat," katanya.
Editor: Sasmito Madrim
