KBR, Jakarta - LSM pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan merampas ruang hidup warga. Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdam mengungkapkan, dari pemetaan Walhi terdapat kawasan pemukiman, pedesaan, lahan kebun, sawah pertanian pangan milik warga.
Ia menyebut, dari 900 hektar yang diperuntukkan sebagai jalur trase, 600 hektar di antaranya merupakan lahan masyarakat.
"Untuk yang kena jalurnya hampir dipastikan 90 persen lahan rakyat. Untuk pengembangan kota barunya sekitar 80 persen itu juga lahan masyarakat. OTD juga lahan masyarakat, jadi keseluruhan itu lahan masyarakat sekitar 85 persen. Kebayang warga akan tergusur dari tempat hidupnya" ungkap Dadan kepada KBR (28/3/2016)
Dadan juga menegaskan dampak rusaknya kawasan resapan dan sumber air tak dapat dihindari.
"Apa yang kita lakukan tetap mengawal proses ini, ada beberapa upaya yang akan kita jalankan termasuk upaya memperkarakan secara hukum indikasi pelanggaran dari aspek hukum lingkungan dan tata ruang," pungkasnya.
Senada dengan Walhi Jawa Barat, salah satu warga Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Wowon Muhammaf Taufik menolak lahannya digunakan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengaku alih fungsi lahan produktif warga di kawasan perkebunan teh Walini itu hanya akan merugikan warga.
"Kalau saya menolak, karena tidak ada efek ekonomi di masyarakat Cikalong Wetan. Apalagi ada rencana juga selain kereta, pembangunan kereta baru walini yang akan mengambil lahan. Kemana lagi rakyat pindah. Ini bukan soal murah rendah atau tinggi, tapi kenyamanan dan lainnya tidak akan didapat dari tempat lain," kata Wowon kepada KBR, Senin (28/3/2016)
Meski sudah menerima informasi lahannya akan tergerus pembangunan kereta cepat, namun kata dia, sampai saat ini belum ada sosialisasi di lima desa yang terdampak kereta cepat tersebut.
"Sosialisasinya sepihak aja, warganya belum. Katanya sudah ada, mungkun itu hanya aparat di atas aja, kalau rakyat saja belum," tambah Wowon.
Menanggapi hal itu, Direktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, pihaknya tengah bernegosiasi dengan warga sekitar mengenai penggunaan lahan itu,
"Kami akan tetap menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kalau ada tanah yang akan kami gunakan, bisa kita beli atau kita sewa nanti. Jadi tidak ada istilah kami menggusur paksa, atau merampas. Saat ini, kami masih berproses kepada warga sekitar," katanya.
Luas total konsesi Walini mencapai 4.401 ribu hektar lebih. Dalam wilayah itu direncanakan dibangun lokasi Transit Oriented Development (TOD) seluas 1.270 hektar serta pengembangan Kota Raya Walini seluas 3.000 hektar. Artinya, pembangunan tersebut luasannya akan mencaplok seluruh konsesi Walini dan setengah wilayah kecamatan Cikalong Wetan.
Padahal, ada sekitar 5.000 jiwa yang masih bergantung pada komoditas teh dan getah karet kehilangan mata pencaharian, dan seribu kepala keluarga kehilangan lahan pertanian.
Editor : Sasmito Madrim
