Kabinet Gaduh, Jokowi Disarankan Susun Kode Etik

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo disarankan menyusun kode etik bagi para menterinya. Usulan ini disampaikan bekas Deputi Bidang Politik Wakil Presiden Boediono, Djohermansyah Djohan. Saran tersebut muncul, menyusul seteru antar-menteri yang beberapa kali terjadi di kabinet Jokowi-JK. "Kode etik bagi anggota kabinet ini berupa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Code of conduct ini mengatur do and don't. Misalnya hal yang belum diputuskan, itu tidak boleh disampaikan ke publik," jelas Djohermansyah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (05/03/2016).

Pada kasus Blok Masela, Djohermansyah mencontohkan, perdebatan harusnya dilakukan dengan dasar argumen yang jelas, bukan saling menjelekkan satu sama lain. "Misalnya kalau ada keputusan di pemerintahan yang belum final, blok masela contohnya, sebelum ada keputusan kabinet, masing-masing menteri hanya boleh menyampaikan argumennya, tidak boleh saling menyerang. Itu tidak etis dalam pemerintahan. Perdebatan di publik boleh, tapi jangan buat gaduh," tambah bekas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut.

Nantinya, Djohermansyah melanjutkan, kode etik tertulis juga harus menyertakan mekanisme sanksi bagi anggota kabinet yang melanggar. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi dikeluarkan dari kabinet.

Silang pendapat yang berujung kegaduhan di kabinet tak hanya terjadi pada era Jokowi. Djohermansyah bercerita, pada era Susilo Bambang yudhoyono (SBY) kegaduhan antar-menteri juga terjadi, bahkan sempat adu fisik. "Saya kan ikut rapat kabinet (SBY), sebelum rapat kedua menteri itu sudah panas. Saling berbeda pendapat terhadap sebuah keputusan, tidak hanya adu mulut . Itu sampai Menko yang memisahkan. Jadi jika sudah begini, presiden harus mengarahkan," ungkap Djohermansyah.