KBR, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai adanya persaingan antara TNI dan Polri dalam menangani kejahatan terorisme. Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan persaingan tersebut muncul lantaran TNI menerjunkan pasukannya ke Poso Sulawesi Tengah.
“Kami mempertanyakan apa motif pengiriman pasukan TNI ke Poso dengan dalih gelar latihan perang. Kalau dalih ‘sekadar’ menghadapi 20 orang anggota kelompok Santoso, apakah tidak sia-sia. Santoso tak memiliki alat tempur tertentu yang luar biasa. Seharusnya penanganannnya oleh penegak hukum, oleh polisi,” ungkap Haris.
Dengan adanya mobilisasi personil TNI yang dikirimkan ke Poso, Sulawesi Tengah, Haris menilai ada ketimpangan jumlah warga sipil Poso dengan personil TNI. KontraS menyebut, pergerakan personil TNI ke Poso mencapai 4 ribu orang antara Maret hingga April mendatang.
“Di Indonesia, penanganan terorisme itu dalam konteks hukum, bukan tempur. Jadi kenapa harus TNI yang maju mengirim pasukan untuk mobilisasi segitu besar,” tambah Haris.
Tak hanya itu, KontraS juga mengkhawatirkan masuknya peran TNI dalam berbagai aspek kehidupan demokratis masyarakat sipil.
“Apa legitimasi dan urgensi TNI untuk masuk dalam ruang pemerintahan sipil. Ke mana kementerian dan birokrasi yang seharusnya bekerja? Kenapa malah membuka pintu untuk masuknya anggota TNI melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti BKKBN. Apakah itu masuk dalam tugas operasi militer selain perang? Kami juga mempertanyakan ke mana menteri-menteri yang seharusnya bekerja,” papar Haris.
Sebelumnya, beberapa hari lalu, TNI menggelar latihan militer di Poso, Sulawesi Tengah. Latihan tersebut melibatkan hampir 4 ribuan anggota TNI. Panglima TNI Moeldoko mengatakan latihan ini untuk mengantisipasi kelompok militan ISIS di Poso, Sulawesi Tengah.
Editor: Erric Permana
