Pukul Kentongan, Aktivis dan KPK Tolak Revisi UU

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan menemui presiden untuk   menolak revisi Undang-Undang. Pasalnya, lusa DPR akan segera melakukan rapat paripurna untuk merevisi undang-undang lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan  revisi Undang-Undang KPK, baru pas dilakukan bila indeks persepsi korupsi sudah membaik.

"Pimpinan yang baru maupun seluruh jajaran KPK menolak dilakukannya revisi undang-undang KPK dalam waktu dekat ini. Kami sudah menyampaikan, ancar-ancarnya kalau indeks persepsi korupsi sudah 50 baru kemudian kita akan mengadakan kajian apakah revisi itu perlu dilakukan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat aksi simbolik pukul kentongan di Gedung KPK, Selasa (16/02/2016).
 
Agus melanjutkan, "jadi hari ini, saya pimpinan, ketua dan semua komisioner dan seluruh jajaran KPK itu menolak dilakukannya revisi undang-undang KPK."

Komisioner KPK dijadwalkan segera menemui Presiden Jokowi untuk membahas revisi undang-undang. Agus Rahardjo mengatakan pertemuan  dijadwalkan segera setelah presiden pulang dari Amerika.

Saat ini, ada 3 dari 10 fraksi di DPR yang menolak revisi UU KPK. Tiga fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat dan PKS. Namun, upaya tersebut belumlah cukup untuk menghentikan UU KPK.

Siang ini, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua  Saut Situmorang melakukan aksi simbolik memukul kentongan. Memukul kentongan adalah simbol bahaya akan disahkannnya revisi Undang-Undang KPK.

Editor: Rony Sitanggang