KBR, Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) akan merestorasi wilayah bekas kebakaran hutan di empat kabupaten utama. Yakni Musi Banyuasin, Kepulauan Meranti, Ogan Komering Ilir dan Pulang Pisau. Pemerintah menargetkan restorasi akan selesai pada tahun kelima.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, sebelum merestorasi akan memetakan daerah tersebut.
"Kita jalani aja. Yang jelas yang harus didahulukan adalah empat kabupaten. Yaitu, di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pulang Pisau dan Meranti. Jadi, tiga provinsi ini didahuluin dan juga harus dilakukan pemetaan dulu," ujar Menteri Siti Nurbaya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (19/02/2016).
Siti melanjutkan, "karena dari pemetaan itu nanti keluar rekomendasi-rekomendasi planning di lapangannya. Jadi pada dasarnya sudah melangkah dan nanti tinggal secara terus menerus lagi diintensifkan."
Kementerian LHK telah membuat peta kebakaran lahan dan hutan serta petra
hidrologis. Selain itu, Presiden sudah menerapkan kebijakan satu peta
(one map policy) untuk mengatasi persoalan lahan dan lingkungan.
Siti Nurbaya menambahkan, "Tentu saja secara administratif dan teknis kan lembaga ini (BRG) harus menyusun plan of operation-nya, rencana kerjanya dan lain-lain. Tetapi kita dari kementerian sebenarnya punya tugas di pengelolaan gambut juga kita sudah memberikan banyak masukan bahan-bahan dan sebaginya. Jadi tetap kita akan berkolaborasi."
Proyek restorasi gambut ini digadang-gadang sebagai proyek restorasi terbesar di dunia. Indonesia mendapat dana hibah puluhan juta dollar AS untuk mengerjakan proyek ini. Rencananya ada 2 juta hektare lahan yang akan direstorasi.
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan segera memetakan lahan gambut yang direstorasi. Langkah itu akan dituangkan dalam program kerja BRG, setelah melantik sekretaris dan deputi. Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, selain pemetaan pihaknya akan segera melakukan pembasahan lahan gambut.
"Yang pertama kan pemetaan, pemetaan dan juga monitoring. Yang kedua tentu nanti konstruksi teknik pembasahannya dan ini yang harus kerjasama. Makanya kalau petanya dibuat akan ketahuan, daerah sini siapa yang punya lahan. (Peta yang sudah dimiliki?) Dari peta KLHK, 1: 250.000 ya. Tapi ada beberapa yang sudah 1: 50.000 dan ini harus didetailkan kembali." Ujar Kepala BRG Nazir Foead di Kementerian Sekretaris Negara, Jumat (19/02/2016).
Nazir Foead melanjutkan," Kita dalam waktu dua sampai tiga minggu akan mengeluarkan peta kerja. Peta indikatif, jadi biar kementerian terkait bersama-sama NGO, masyarakat adat, masyarakat setempat, ataupun perusahan bisa melihat, ini toh daerah-daerah indikatif yang akan BRG kerjakan dalam bentuk restorasi."
Presiden menginstruksikan BRG untuk segera merestorasi 2 hektar ekosistem gambut. BRG dibentuk untuk merespon bencana tahunan kebakaran lahan gambut di Indonesia.
Kepala BRG juga meminta perbaikan kebijakan mengenai pengelolaan lahan gambut. Sebagian daerah masih ada yang memperbolehkan membakar lahan gambut untuk membuka lahan. Aturan itu seharusnya direvisi, seperti Provinsi Jambi yang sudah melarang pembakaran gambut.
Editor: Rony Sitanggang
