KBR, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anggaran pengendalian banjir. Menurutnya, serapan anggaran itu tidak optimal dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah.
Kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak kekurangan ide dalam menghadapi permasalahan. Hanya saja implementasi kerjanya kurang efektif.
"Kan terbukti, serapan anggarannya rendah terhadap proses pengendalian banjir dan sebagainya. Itu kan salah satu bukti konkret bahwa sebenarnya ada yang tidak berjalan nih. Sedangkan yang diumbar-umbar hanya konsep, mau naturalisasi atau normalisasi atau apapun. Itu hanya wacana tanpa ada bukti kerja," ujar Idris kepada KBR pada (7/1/2020).
Idris menilai, Pemprov DKI Jakarta lebih banyak memperdebatkan konsep, ketimbang melaksanakannya. Padahal kondisi lingkungan mendesak pemerintah agar bergerak cepat melakukan tindakan preventif untuk mengendalikan banjir.
"Saat ini kan kita berdebat naturalisasi, normalisasi. Yang jadi masalah, apapun konsepnya, tidak ada yang dijalani. Sehingga kita tidak bisa mengevaluasi secara optimal. Jadi lupakan wacana, mari kita bekerja," cetusnya lagi.
Idris menyebut, DPRD akan terus mengawasi implementasi penganggaran pemerintah, terutama soal banjir yang selalu menjadi masalah rutin Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, ia juga akan memperhatikan pelaksanaan peraturan. Terutama peraturan terkait syarat lingkungan yang ada dalam perizinan pembangunan.
"Misalkan apakah benar-benar saluran itu diperlebar. Apakah pengerukan, anggaran untuk sumber daya air itu, pembelian traktornya, pembelian eskavatornya, itu benar-benar digunakan," tegasnya.
Editor: Fadli Gaper
