KBR, Jakarta- Organisasi Hak Asasi Manusia Human Rights Working Group (HRWG) mendesak polisi mengusut kasus pembakaran permukiman Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat. Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, meminta polisi menyeret pihak yang bertanggungjawab ke pengadilan.
Kata dia, bekas anggota Gafatar harus mendapatkan ganti ruginya. Karena itu kerugian material yang dialami bekas anggota Gafatar harus didata.
"Kenapa pembakaran itu bisa terjadi? Diusut sampai tuntas, berapa kerugiannya, siapa yang bertanggungjawab, ganti rugi kepada korban," ungkap Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (25/1/2016) sore.
"Bukan kemudian evakuasi dan ditampung. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu?" Tegasnya.
Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, menjelaskan pemerintah telah sengaja melanggar hak asasi manusia bekas anggota Gafatar. Hak-hak yang dilanggar ini adalah hak kepemilikan, hak berkumpul, hak berpindah dan tinggal sesuai keinginan, hak pekerjaan, hingga hak berkeyakinan.
Desakan penggantian juga disuarakan anggota Gafatar. Kepada KBR, anggota Gafatar asal Kecamatan Kesamben, Musamah,
mengatakan, meski rela dipulangkan ke daerah asal, dia dan anggota
Gafatar lainya meminta kepada Pemerintah untuk mengembalikan seluruh
harta benda mereka yang terpaksa ditinggal di Kalimantan Barat. Selain
tanah, sejumlah harta benda lain yang hilang di antaranya adalah
kendaraan bermotor dan beberapa benda berharga lainya.
Editor: Rony Sitanggang
