Tolak Tambang, Cagub NTT Diminta buat MoU dengan Rakyat

KBR68H, Jakarta - Menjelang Pesta Demokrasi Akbar di NTT (Pemilukada) yang akan dilaksanakan 18 Maret 2013 ini,  wacana tolak tambang juga menjadi isu yang dilemparkan para cagub-cawagub NTT. Hampir semua para cagub dan Cawagub NTT memiliki sikap politik untuk menolak pertambangan di NTT. Direktur WALHI NTT Heribertus Naif mengatakan, penolaka  para cagub-cawagub itu harus dilandasi oleh keinginan politik untuk penyelamatan ekologi dan bukan sekadar mencari simpati rakyat dalam meraih suara untuk memimpin NTT pada periode 2013 - 2018.

“Sikap politik itu harus dilandasi pada sebuah kesepakatan hukum yang  kuat agar adanya Nota Kesepahaman atara rakyat dan pemimpin agar wacana ini tidak kemudian dinilai sebagai pernyataan politik yang bisa  diabaikan ketika memimpin.”kata Heribertus dalam keterangan pers yang diterima Portalkbr.com

Dia khawatir, pernyataan pasangan yang akan ikut dalam pilgub NTT itu hanya dibangun sebagai upaya meraup suara dari kelompok tolak tambang. Karena itu, WALHI menilai, sikap menolak pertambangan dari para Cagub dan Cawagub mestinya dilandasi pada beberapa alasan mendasar dan dibutuhkan solusi alternatif yang kuat dan riil yang akan dikembangkan.

“Untuk itu, dibutuhkan penggalian potensi unggulan NTT, selain pertambangan mineral yang bisa dilihat sebagai sumberdaya dalam meningkatkan pendapatan rakyat dan PAD di NTT. Selain itu, rakyat  NTT mestinya dicerdaskan dengan berbagai pengetahuan akan penyelamatan ekologi dan bagaimana membangun sebuah pengelolaan lingkungan yang humanis-ekologis dengan mempertimbangn analisis risiko,”kata Heribertus.