PT Toba Pulp Lestari Tbk diduga memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina untuk memindahkan keuntungan mereka ke luar negeri. Sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks menelusuri kasus ini dalam setahun terakhir. 

KBR, Medan- Gunungan cacahan kayu terlihat ditumpuk rapi saat tim Indonesialeaks memasuki areal Pabrik PT Toba Pulp Lestari Tbk di Porsea, Medan, Sumatera Utara, November 2019 lalu. Di pabrik inilah, bahan baku bubur kayu atau dissolving wood pulp (DWP), bahan baku pembuatan viscose staple fiber (serat tekstil), diproduksi.

Dari pabrik, bubur kayu jenis DWP lantas menuju Pelabuhan Belawan, Medan untuk diekspor ke berbagai negara seperti Cina, India, Bangladesh, dan Thailand.

Kepala Hubungan Masyarakat PT Toba Pulp Lestari Tbk Norma Patty Handini Hutajulu,  mengatakan, pabrik sudah memproduksi bubur kayu jenis Pulp-Dissolving Grade atau DWP sejak tahun 2005.

“Jika yang dimaksud DW adalah Pulp-Dissolving Grade, maka Pulp-Dissolving Grade pertama kali diproduksi sejak tahun 2005,” ujarnya saat ditemui tim Indonesialeaks akhir November 2019.

Rantai perjalanan produk Toba Pulp Lestari berlanjut dari pelabuhan ini. Yang tak banyak diketahui publik, Toba Pulp punya hubungan dengan dua perusahaan asing yakni DP Macao dan Sateri Holdings yang ada di daratan Tiongkok. Ini tercantum dalam dokumen Prospektus Sateri tahun 2010 yang bisa diakses bebas oleh publik. Prospektus merupakan profil resmi dan laporan tahunan yang memuat informasi seputar perdagangan perusahaan.

Setiap tahun, bubur kayu produksi Toba Pulp dijual ke Sateri melalui DP Macao. Sateri merupakan salah satu penghasil serat tekstil terbesar di dunia, juga memasok bahan baku untuk brand pakaian ternama seperti Zara, H&M dan Uniqlo.

Pada akhir 2018,  IndonesiaLeaks dikirimi sejumlah dokumen yang memperlihatkan adanya transaksi mencurigakan antara Toba Pulp dan dua perusahaan terafiliasinya itu. Dokumen dikirim informan publik yang mengambarkan praktik lancung Toba Pulp yang diduga memanipulasi dokumen pencatatan ekspor di bea cukai yang ada di pelabuhan Indonesia. Dari dokumen itulah, tim IndonesiaLeaks melakukan verifikasi lebih lanjut. 

Transaksi itu diduga dibuat untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah pada 2007-2016.  

Adalah laporan Sateri Holdings Limited, sebuah perusahaan produsen Viscose Staple Fiber (serat tekstil), yang memunculkan dugaan manipulasi catatan ekspor Toba Pulp. Laporan Sateri ini dibuat saat perusahaan akan melantai (Initial Public Offering) di bursa Hong Kong pada 2010 silam. Dalam laporan itu terungkap adanya kontrak pemasaran antara TPL dengan DP Macao.

Sateri adalah perusahaan yang produk andalannya adalah serat alami berkualitas tinggi yang dibuat dari bahan baku bubur kertas jenis DWP. Dalam dokumen itu, Sateri menjelaskan kalau pemasok utama bahan baku bubur kertas jenis DWP mereka adalah PT Toba Pulp Lestari. Sementara DP Macao adalah agen perantara pembelian produk PT Toba Pulp Lestari. DP Macao lah yang lantas menjual bubur kertas dari PT Toba Pulp Lestari kepada dua pabrik milik Sateri, Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian.

Dalam dokumen prospektus yang dipublikasikan 2010 disebutkan, pemegang saham Sateri sama dengan TPL. Sateri berada di bawah naungan Gold Silk Holding Limited yang berada di bawah kepemilikan konglomerat Sukanto Tanoto. Dokumen itu menyebut Sukanto Tanoto adalah Ultimate Controller Shareholder Sateri.

Namun, Kepala Hubungan Masyarakat PT Toba Pulp Lestari Tbk Norma Patty Handini Hutajulu membantah keterkaitan Toba Pulp dengan Sukanto.

“Saat ini tidak ada pemegang saham yang dimaksud tersebut. Mengenai pemegang saham di perusahaan lain, kami tidak mengetahui,” katanya. 

Tangkapan layar di situs RGEI.

Masalah muncul karena ada perbedaan dokumen ekspor yang dilaporkan Toba Pulp kepada pemerintah Indonesia pada periode 2007-2009. Hasil penelusuran tim IndonesiaLeaks menemukan fakta: jenis bahan baku yang dikirim dari Pelabuhan Belawan ke Cina adalah bleached hardwood kraft pulp (BHKP). 

Ini dilihat dari laporan bulanan Perkembangan Data Ekspor Hasil Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada juga pada laporan ekspor Indonesia di Badan Pusat Statistik (BPS). Semua menunjukkan, ekspor bubur kayu Indonesia ke Cina pada periode itu didominasi jenis BHKP, bukan DWP.

DWP biasa dipakai untuk bahan pembuat tekstil, sementara BHKP untuk kertas.

Kejanggalan ini bisa dilihat dari penggunaan kode klasifikasi barang alias HS Code yang sudah diatur lewat aturan perdagangan internasional. HS Code produk BHKP berbeda dengan DWP. 

Produk BHKP diklasifikasikan dengan nomor 4703.29.00.00, sementara bubur kertas DWP memiliki HS Code 4702.00.00.00. Data IndonesiaLeaks menemukan bahwa pelaporan data ekspor PT Toba Pulp Lestari hingga 2016 mencantumkan HS Code 4703.29.00.00 alias BHKP.

Menanggapi temuan itu, Kepala Hubungan Masyarakat PT Toba Pulp Lestari Tbk Norma Patty Handini Hutajulu berdalih dalam periode itu TPL memang memproduksi dua jenis bubur kertas, yakni BHKP dan DW.

“Di antara periode 2008-2014 tersebut, TPL ada memproduksi Pulp Kertas dan Pulp-Dissolving Grade," katanya dalam surat elektronik yang diterima tim Indonesialeaks. 

 

Dari segi harga, kedua produk ini punya selisih cukup jauh. Perbandingan selisih harga ini bisa dilihat dengan membandingkan volume dan nilai transaksi keduanya dalam laman data perdagangan yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Harga bubur kertas jenis DWP sekitar USD 1,5 per kilogram atau lebih mahal 30-40 persen dibanding BHKP.

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian, Saiful Bahri membenarkan bahwa harga DWP lebih mahal ketimbang BHKP. Perbedaan itu terjadi lantaran penggunaan produk DWP untuk bahan baku kain rayon, kosmetik dan lainnya.

“Lebih mahal dissolving karena bahan untuk rayon, prosesnya lebih lama/panjang,” katanya.

Di sisi lain, dalam laporan keuangan Sateri, perusahaan itu mengaku membeli bahan baku DWP dari DP Macao. Sementara, PT Toba Pulp, dalam laporan ke KLHK mengaku menjual produk BHKP kepada DP Macao.

Perbedaan ini membuat PT Toba Pulp terus-menerus membukukan keuntungan yang tak optimal selama periode waktu 2007-2009.

Di Indonesia, hanya ada dua perusahaan yang bisa membuat DWP, yakni PT Toba Pulp Lestari dan Asia Pacific Rayon (APR). Sesuai keterangan di laman resmi perusahaan, APR diketahui merupakan salah satu anak perusahaan Royal Golden Eagle (RGE), milik Sukanto Tanoto. APR baru memproduksi bubur kayu jenis DWP sejak 2017. 

Bekas Quality Control Manager PT Toba Pulp Lestari Tbk., Arlodis Nainggolan juga mengungkap fakta sama dengan temuan Indonesialeaks. Ditemui di Porsea, Sumatera Utara, 27 November 2019, Arlodis mengatakan produk utama Toba Pulp adalah bubur kertas jenis DWP.

Arlodis yang sudah bekerja sejak pabrik tersebut masih bernama PT Inti Indorayon Utama mengaku pabrik hanya sesekali memproduksi BHKP, yakni ketika petani di India tengah panen raya kapas. Kapas dari India merupakan produk substitusi DWP -- harga jualnya jauh lebih murah.

“Produksi BHKP hanya satu-dua bulan (dalam setahun),” ujarnya.

Ia terkejut saat tim Indonesialeaks menunjukkan dokumen bahwa produk yang diekspor TPL umumnya dilaporkan dengan sebutan Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP).

“Kok bisa? Yang banyak kami buat itu dissolving wood (DW),” katanya. 

Masih dalam laporan tahunan Sateri periode 2008-2012, disebutkan bahwa PT Toba Pulp Lestari menjual hampir seluruh produk bubur kertas kepada DP Macao. Barang yang dijual adalah DWP, namun di dokumen dicatat sebagai BHKP.

Misalnya di tahun 2008, Toba Pulp menjual bubur kertas sebanyak 197.100 ton dengan nilai USD 115,5 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. Hampir seluruh total ekspor Toba Pulp itu dijual kepada DP Macao. DP Macao menjual barang yang sama ke Sateri dengan nilai USD 139,4 juta atau hampir Rp1,9 triliun. Ini membuat keuntungan DP Macao berlipat.

Akibat praktik lancung ini, sampai 2016 saja, total keuntungan yang diduga disembunyikan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Indonesialeaks berupaya mengonfirmasi Sateri Holdings Limited. Namun Sateri tidak membalas pertanyaan yang disampaikan via surat elektronik. Bahkan ketika kantor perwakilan mereka di Jakarta didatangi, Kamis (30/1/2020), anggota staf di sana menolak memberikan waktu untuk konfirmasi.

Menghapus Jejak Melalui Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Dalam laporan keuangan 2015, PT Toba Pulp mengaku rugi sebesar USD 2,75 juta atau sekitar Rp37 miliar dan tidak mampu membayar pajak badan secara maksimal di Indonesia.

Kepala Hubungan Masyarakat PT Toba Pulp Lestari Tbk Norma Patty Handini Hutajulu menjelaskan bahwa kerugian itu disebabkan oleh penurunan pendapatan operasional bersih sebesar USD 96,4 juta atau sekitar Rp1,3 triliun pada 2014.

Menurut Norma, penurunan ini merupakan dampak dari penyusutan volume penjualan menjadi sebesar 165.057 ton atau turun 16,1 persen. Sementara itu, biaya produksi hanya turun sebesar 7 persen pada 2015 menjadi USD 85,6 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.

“Tahun itu juga ada penghapusan tanaman sebesar USD 2,6 juta akibat serangan hama. Akibatnya, tanaman harus ditanam ulang,” ujarnya.

Kerugian ini, membuat PT Toba Pulp Lestari tak mampu membayar pajak. Selama 2016-2017, PT Toba Pulp juga melaporkan rugi fiskal hingga USD 32,02 juta sehingga selama rentang waktu itu perusahaan tersebut tak membayar kewajiban pajak penghasilan (PPh) 25/29. Ini tertuang dalam Annual Report TPL 2017. 

 

Ketidaksesuaian Toba Pulp mencatatkan dokumen ekspor  dengan produk yang dijual, sejatinya selesai ketika pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Pada 27 Maret 2017, Toba Pulp menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Namun nilai harta yang dideklarasikan kala itu tak sesuai jika dibandingkan dengan nilai keuntungan yang diperoleh DP Macao.

Dalam surat pengampunan pajak itu disebutkan bahwa PT Toba Pulp menarik dana dari luar negeri sekitar USD 367 ribu atau setara Rp5 miliar. Uang tebusan yang mereka bayar sebesar Rp250 juta atau 5 persen dari nilai deklarasi harta.

Padahal, jika melihat dalam laporan keuangan Sateri, yang mendapat pasokan utama DWP dari PT Toba Pulp Lestari tahun 2008 saja, keuntungan yang disembunyikan mencapai ratusan miliar.

Atas temuan Indonesialeaks itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo enggan berkomentar.

“Kami terikat oleh aturan yang melarang mengomentari atau menyampaikan data wajib pajak secara spesifik,” tuturnya.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya bisa menagih sisa kurang bayar jika wajib pajak tidak membuat deklarasi harta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ini sesuai Pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty.

Kata Yustinus, aturan itu mengikat seumur hidup dan tak mengenal istilah kadaluwarsa. Ia menyarankan Ditjen Pajak menelusuri setiap laporan untuk menguji benar-tidaknya profil keuangan setiap wajib pajak.

“Aturan tersebut mengikat seumur hidup dan tidak mengenal istilah kedaluwarsa,” ujarnya. 

Temuan Indonesialeaks ini memantik reaksi dari pihak berwenang.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Fadjar Doni Tjahjadi, mengatakan bakal mempelajari dan menelusuri dugaan manipulasi ekspor berupa pelanggaran aspek kepabeanan yang diduga dilakukan PT Toba Pulp Lestari. Salah satunya melalui pemeriksaan klasifikasi HS Code yang digunakan Indonesia dan Cina.

“Kalau terjadi sengketa penerapan HS Code, instrumen penyelesaiannya akan dibawa ke World Customs Organization,” ucapnya.

Kepala Sub-Direktorat Komunikasi dan Publikasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Deni Surjantoro, mengatakan ekspor produk bubur kertas wajib dilengkapi dokumen V-Legal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2017.

Dalam dokumen itu, dicantumkan data tentang produk yang akan diekspor, seperti harga, uraian barang, termasuk HS Code.

“Dari sisi aturan bea, tidak ada potensi penghindaran kewajiban. Tapi pelaporan yang tidak benar akan berdampak pada penurunan omzet dan perhitungan pajak badan. Pelanggaran atas aturan itu bisa berdampak sanksi administratif atau pidana,” kata Deni. 

PT Inti Indorayon Utama bersalin rupa menjadi PT Toba Pulp Lestari. Pada 2000, warga memprotes dampak lingkungan akibat aktivitas PT Inti Indorayon. Sebelumnya, konflik sudah meruncing setelah terjadi ledakan tabung mesin boiler dan kebocoran gas klorin pada 1993. Pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menutup perusahaan tersebut.

Lima tahun kemudian, perusahaan bubur kayu ini beroperasi kembali dengan nama baru PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang terus dipakai hingga saat ini. Pada awal pengoperasian, perusahaan mengalami periode yang berat. PT Toba Pulp sempat limbung karena minimnya jumlah produksi pulp.

Pada 2005, Toba Pulp mengalami kerugian. Sukanto Tanoto kemudian menjual seluruh sahamnya di PT Toba Pulp Lestari kepada Pinnacle Company Limited pada 17 Desember 2007. Ternyata Pinnacle juga diduga berafiliasi dengan Sukanto Tanoto.

Lembaga pegiat lingkungan, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, dalam laporan yang dirilis pada 2018 menyebutkan saham Pinnacle dikuasai Blu Diamond Inc. Sementara di laman resmi perusahaan PT Toba Pulp Lestari menyebut, saham Pinnacle dimiliki 100% oleh Eden Hall. Perusahaan ini terdaftar di Kepulauan Cayman di Laut Karibia. TuK menyebutkan Pinnacle menguasai 97,4 persen saham PT Toba Pulp Lestari. 

Dalam laporan tersebut, Sukanto Tanoto dan keluarganya disebut menguasai saham Blu Diamond. Bersama Royal Golden Eagle, Blu Diamond adalah pemegang saham APRIL, perkebunan sawit yang juga milik Sukanto Tanoto.

Setelah menguasai PT Toba Pulp Lestari, Pinnacle tak mengubah bisnis perusahaan. Sejak awal, PT Toba Pulp memproduksi dissolving wood pulp (DWP) dan bleached hardwood kraft pulp (BHKP). DWP umumnya dijadikan bahan baku tekstil, sedangkan BHKP merupakan bahan baku tisu dan kertas.

Dokumen yang diperoleh IndonesiaLeaks menyebutkan DP Macao dan Sateri adalah saudara tiri. Sukanto Tanoto memiliki banyak anak perusahaan yang menggunakan nama “Sateri” lewat Gold Silk Holdings Limited. Perusahaan ini juga berbasis di Kepulauan Cayman.

Ketika mengumumkan penawaran penjualan saham perdana di bursa efek Hong Kong pada 2010, Gold Silk menyebut Sukanto Tanoto sebagai pengendali utama perusahaan.

Tim IndonesiaLeaks mendatangi kantor perwakilan Sateri Indonesia di kantor RGE Holdings, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari lalu. Tim bertemu dengan Media Relations PT April Management Indonesia, Irene Agustin, yang juga berkantor di gedung yang sama. Ia meminta IndonesiaLeaks mengirimkan pertanyaan secara tertulis. IndonesiaLeaks tak kunjung menerima jawaban tersebut hingga Sabtu, 1 Februari lalu.

IndonesiaLeaks juga mencoba menghubungi nomor telepon yang disebut milik Sukanto Tanoto dan mengirimkan sejumlah pertanyaan. Tak ada respons dari nomor telepon luar negeri tersebut. Tim juga sudah menghubungi seorang konsultan yang berafiliasi dengan anak perusahaan milik Sukanto, tapi ia menolak memberi jawaban. 

INDONESIALEAKS